BUKITTINGGI — Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Bukittinggi Muhammad Ridwan, S.Akun bersama tokoh GPII Sumatera Barat Dr. (c). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mendorong seluruh pihak mengedepankan islah, sinergi dan rekonsiliasi dalam menyikapi dinamika kepemimpinan DPD KNPI Kota Bukittinggi periode 2026–2029.
Keduanya menyayangkan apabila perbedaan dalam proses Musyawarah Daerah (Musda) XIV KNPI Kota Bukittinggi berkembang menjadi dualisme kepengurusan.
Dalam dokumen Pakta Integritas Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode 2026–2029 tertanggal 23 September 2026, para calon menyatakan komitmen untuk menghormati hasil Musda yang ditetapkan secara sah sesuai mekanisme organisasi.
Pakta tersebut juga memuat komitmen untuk menerima dan mendukung calon yang terpilih serta bersama-sama menjaga soliditas dan keberlangsungan organisasi.
Berdasarkan informasi yang beredar, Taufiqurrahman, S.Ag., M.A. dinyatakan memperoleh 14 suara dalam Musda XIV KNPI Kota Bukittinggi yang berlangsung pada Sabtu, 26 September 2026 di Gedung DEKOPIN Kota Bukittinggi.
Namun, di tengah dinamika tersebut juga muncul informasi mengenai adanya penetapan Irfan Refliandi, S.H., M.H. sebagai formatur/ketua umum terpilih, didampingi Robi Alhamda, S.Pd., M.Pd. dan Firman Wahyudi, S.Pd. sebagai mide formatur.
Atas adanya informasi tersebut, Riyan meminta semua pihak tidak saling mengklaim secara sepihak dan menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme organisasi serta dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
“Yang terpenting sekarang adalah islah. Kalau terdapat perbedaan mengenai hasil atau mekanisme Musda, mari diselesaikan melalui forum organisasi dan mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan memperbesar konflik,” ujar Riyan.
Menurut Riyan, penentuan kepengurusan yang memiliki legitimasi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan AD/ART, tata tertib Musda, berita acara, keputusan forum, kewenangan struktur organisasi serta dokumen legalitas yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya memeriksa SK Kementerian Hukum dan dokumen pengesahan kepengurusan yang relevan sebelum menyimpulkan pihak mana yang memiliki legalitas.
“Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah dihadapkan pada dua klaim kepengurusan. Legalitas dan mekanisme organisasi harus menjadi rujukan bersama,” kata Riyan.
Sementara itu, Muhammad Ridwan mengajak seluruh elemen kepemudaan Bukittinggi mengutamakan persaudaraan.
“GPII mendorong semua pihak duduk bersama. Perbedaan dalam Musda adalah bagian dari dinamika organisasi. Jangan sampai berujung pada perpecahan pemuda Bukittinggi,” ujarnya.
Keduanya juga mengingatkan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa proses Musda tidak sesuai ketentuan, keberatan sebaiknya disampaikan melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum yang tersedia, dengan membawa bukti serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Riyan menegaskan, dugaan adanya ketidaksesuaian dengan Pakta Integritas juga perlu diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan dokumen resmi dan kronologi lengkap.
“Pakta Integritas harus dihormati. Tetapi kalau ada persoalan mengenai pelaksanaan atau penetapan hasil Musda, mari kita periksa bersama secara objektif. Jangan memberikan label pelanggaran sebelum faktanya jelas,” tegasnya.
Menurutnya, tujuan akhirnya bukan memenangkan kelompok tertentu, melainkan memastikan KNPI Kota Bukittinggi tetap solid, memiliki legitimasi yang jelas, dan dapat menjalankan agenda kepemudaan secara efektif.
“KNPI adalah rumah bersama pemuda. Karena itu, islah dan rekonsiliasi harus menjadi pilihan utama. Siapa pun yang akhirnya dinyatakan memiliki legitimasi sesuai mekanisme organisasi, seluruh pihak harus menghormatinya,” pungkas Riyan.
Leave a Reply